{"category":{"id":"29","lang_id":"1","name":"ARTIKEL","name_slug":"artikel","parent_id":"0","description":"","keywords":"","color":"#c10f0f","block_type":"block-4","category_order":"5","show_at_homepage":"0","show_on_menu":"1","created_at":"2018-10-26 04:42:21"},"feed_name":"Ikatan Notaris Indonesia - : ARTIKEL","encoding":"utf-8","feed_url":"https:\/\/www.ini.id\/rss\/category\/artikel","page_description":"Ikatan Notaris Indonesia - : ARTIKEL","page_language":"en","creator_email":"","posts":[{"id":"773","lang_id":"1","title":"Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia - Dr. Herlien Budiono SH","title_slug":"peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-dr.-herlien-budiono-sh","keywords":"","summary":"","content":"

https:\/\/www.hukumonline.com\/berita\/baca\/lt5d89c363be3a9\/peran--fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono?fbclid=IwAR1vuv0LrNANT4CdtIaZyDW-9cPg2rPYhOLQ-Z0E262dn3XmR8MCR8FfwJw<\/a><\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Bu_Herlien_jpeg_750x422_5d8c85db81bb8.jpg","image_default":"uploads\/images\/Bu_Herlien_jpeg_750x_5d8c85dbeface.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5d8c85dc71701.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5d8c85dd49508.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5d8c85dd71e16.jpg","hit":"18287","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"1","featured_order":"1","is_recommended":"1","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1315","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-09-26 09:28:56","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"Editor","user_slug":"Editor"},{"id":"543","lang_id":"1","title":"Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Masyarakat","title_slug":"eksekusi-jaminan-fidusia-terhadap-masyarakat","keywords":"Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Masyarakat","summary":"Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Masyarakat","content":"

Tangerang  - Jaminan Fidusia merupakan Payung Hukum yang menangani permasalahan tentang jaminan pembiayaan benda atau obyek yang di lindungi oleh Undang -  Undang dan di awasi oleh Kepolisian serta Otoritas Jasa keuangan.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Kepala Sub Direktorat Jaminan Fidusia Iwan Supriadi mengatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang bukan dari putusan pengadilan yang di awali oleh perjanjian debitur dan kreditur dari benda\/barang yang bergerak yang di daftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM khusunya di Sub Direktorat Jaminan Fidusia.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Iwan juga menjelaskan Perkembangan lapangan kerja di Indonesia seperti Ojek Online maupun Taksi roda 2 (Dua) atau roda 4 (Empat) secara online itu juga berdampak terhadap minat masyarakat untuk mendaftarkan Jaminan fidusia. Dan utamanya terhadap masyarakat agar hati - hati dalam melakukan perjanjian terhadap pembiayaan kendaraan yang akan di biayai oleh perusahaan terkait karena ada berbagai prosedur yang diterapkan.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

“Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani oleh pertanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang - Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan,”Kata Iwan, Kamis, (14\/03\/2019) di Hotel Aviary, Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Sementara Itu Kepala Kantor wilayah (Kakanwil) Banten Imam Suyudi menjelaskan bahwa isu - isu yang bekembang dalam rangka pelaksanaan eksekusi obyek Jaminan fidusia dan ketentuan penegakan hukum Jaminan fidusia sering kali menjadi bahan permasalahan yang ada di masyarakat.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

“Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan syarat mutlak yang di Amanatkan oleh Undang – Undang  Pasal 11 Ayat 1 tentang Jaminan Fidusia, bahwa benda yang di bebani dengan Jaminan Fidusia wajib di daftarkan , artinya wajib tentunya seluruh benda yang di bebani oleh Jaminan Fidusia harus di daftarkan”, Ujar Imam.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Lebih jauh Imam menerangkan benda atau obyek kalau di daftarkan pada Jaminan Fidusia akan aman dan begitu juga pelaku usaha tentunya mereka akan lebih aman karena telah melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, karena terbit Sertifikat Jaminan Fidusia itu yang akan menjadi suatu bagian yang akan mengamankan suatu benda yang di Jaminkan, Pendaftaran tersebut memiliki arti Yuridish sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya Perjanjian Fidusia, selain itu pendaftaran Jaminan Fidusia juga merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum yang jelas.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

“Proses sertifikat  Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Kemenkumham sudah digitalisasi, sehingga akses informasi terhadap data-data Jaminan Fidusia di harapkan bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat”.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Dalam proses eksekusi bersama Polri untuk pengamanan agar tidak terjadi kerusuhan dan perlawanan, maka harus ada permohonan dari perusahaan pembiayaan ke polisian dan beberapa syarat yang harus dipenuhi, Ucap Ipda Winarno Sutartanto Satreskrim Polres Tangerang.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Winarno Juga menjelaskan bahwa sebelum Perka Kapolri utamanya terhadap masyarakat  banyak terjadi penagihan secara anarkis, dan setelah ada Perka Kapolri No.8 Tahun 2011 maka ada jaminan dalam proses eksekusi jaminan dengan beradab.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

“Undang -Undang Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, jadi orang yang mempunyai Jaminan terhadap Fidusia maka bisa mengeksekusi”,Tutup Winarno.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Humas. 2019. Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Masyarakat di portal.ahu.go.id<\/a> (diakses 15 Maret)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Eksekusi_Jaminan_Fidusia_Terhadap_Masyarakat_JPG_750x422_5c8b10a268405.jpg","image_default":"uploads\/images\/Eksekusi_Jaminan_Fidusia_Terhadap_Masyarakat_JPG_750x_5c8b10a2a0d1e.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c8b10a2de4ab.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c8b10a35f594.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c8b10a371d75.jpg","hit":"21186","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-03-17 09:40:53","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"542","lang_id":"1","title":"Menkumham Mengajak Jaga Kehormatan Notaris","title_slug":"menkumham-mengajak-jaga-kehormatan-notaris","keywords":"Menkumham Mengajak Jaga Kehormatan Notaris","summary":"Menkumham Mengajak Jaga Kehormatan Notaris","content":"

Bali – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly kembali mengambil sumpah 26 Pejabat Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), sekaligus pesertaForum Group Discussion<\/em> “Pengawasan Tingkat Kepatuhan Notaris”, kegiatan ini sudah dilakukan sebelumnya di Medan kali ini diadakan di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali.(14\/03)<\/h3>\r\n\r\n

Dalam sambutannya Yasonna menyayangkan masih ada notaris yang belum memahami kewenangannya, mematuhi kewajiban dan larangan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,<\/h3>\r\n\r\n

“Saya banyak mendengar banyak pengaduan dari masyarakat notaris menyimpang dari peraturan, ini sangat disayangkan” Jelasnya. “Kadang notaris membuat persoalan semakin rumit, tanpa mempedulikan stakeholders kerugiannya seperti apa” Lanjutnya.<\/h3>\r\n\r\n

Yasonna telah memerintahkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk membuat tim agar dapat mengurangi permasalahan pada notaris, karena persaingan yang sangat ketat. “tindak tegas notaris yang melanggar hukum, blokir aksesnya di AHU Online sampai notaris itu memperbaiki kesalahannya” Tegas pria usia 66 tahun ini.<\/h3>\r\n\r\n

Disisi lain, pelaksanaan jabatan notaris tidak terlepas dari peran masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris apabila dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku<\/h3>\r\n\r\n

Dengan didakan pelantikan ini, Yasonna Menginginkan seluruh PAW MPN dan MKN merubah semua perilaku yang menyimpang, melayani masyarakat dengan baik dan cepat untuk melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. “Saya ingin kita menjaga kehormatan notaris, agar tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap notaris yang melanggar peraturan” Harapnya. “Notaris perlu kita beri pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Masing-masing lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda” Tutupnya.<\/h3>\r\n\r\n

Pelantikan Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sekaligus dilanjutkan dengan acara Forum Group Discussion “Pengawasan Tingkat Kepatuhan Notaris” dihadiri 110 Peserta yang terdiri dari unsur pejabat yang dilantik, Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, akademisi.<\/h3>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Humas. 2019. Menkumham Mengajak Jaga Kehormatan Notaris di portal.ahu.go.id<\/a> (diakses 15 Maret)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Menkumham_Mengajak_Jaga_Kehormatan_Notaris_JPG_750x422_5c8b1029bfb76.jpg","image_default":"uploads\/images\/Menkumham_Mengajak_Jaga_Kehormatan_Notaris_JPG_750x_5c8b102a010be.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c8b102a3bc2c.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c8b102aacb69.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c8b102abe551.jpg","hit":"16354","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-03-16 09:38:45","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"541","lang_id":"1","title":"Pemerintah Indonesia Berhasil Bebaskan Siti Aisyah","title_slug":"pemerintah-indonesia-berhasil-bebaskan-siti-aisyah","keywords":"Pemerintah Indonesia Berhasil Bebaskan Siti Aisyah","summary":"Pemerintah Indonesia Berhasil Bebaskan Siti Aisyah","content":"

SHAH ALAM – Pemerintah Indonesia berhasil membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI), Siti Aisyah yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan  Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Pada persidangan ke-66 yang digelar pada hari ini, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Pidana Ditjen AHU, Lilik Sri Haryanto dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Lalu Muhammad Iqbal, langsung menghadiri persidangan Siti Aisyah di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Dalam persidangan tersebut, Siti Aisyah akhirnya dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam pada tanggal 13 Februari 2017.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

“Pembebasan ini didasari oleh permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) kepada Jaksa Agung Malaysia sehingga memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia, yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi),” kata Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar, Senin (11\/3\/2019).<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Cahyo mengatakan adapun alasan Menkumham, Yasonna H Laoly, mengajukan permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah dikarenakan, pertama, Siti Aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara reality show sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

“Kedua, Siti Aisyah telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara dan terakhir Siti Aisyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya,” ujarnya.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo setelah dilakukan koordinasi antara Menkumham, Menlu, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Upaya ini sebelumnya juga selalu diangkat dalam setiap pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia, baik pada tingkat Presiden, Wakil Presiden maupun pertemuan reguler Menteri Luar Negeri dan para menteri lainnya dengan mitra Malaysia nya. <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Salah satu pertemuan yang cukup penting diantaranya pada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad pada 29 Juni 2018 di Bogor dan pertemuan Menkumham dengan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Dalam pembebasan ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur dan Kantor Pengacara Gooi & Azura serta Ketua Masyarakat Diaspora Indonesia cabang Malaysia memiliki peran aktif dan sangat penting.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Keberhasilan pembebasan Siti Aisyah merupakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memastikan kehadiran negara guna melindungi dan membantu setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita pertama yaitu menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Humas. 2019. Pemerintah Indonesia Berhasil Bebaskan Siti Aisyah di portal.ahu.go.id<\/a> (diakses 15 Maret)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Pemerintah_Indonesia_Berhasil_Bebaskan_Siti_Aisyah_jpeg_750x422_5c8b0fa4da9b4.jpg","image_default":"uploads\/images\/Pemerintah_Indonesia_Berhasil_Bebaskan_Siti_Aisyah_jpeg_750x_5c8b0fa51e5c0.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c8b0fa58a7f7.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c8b0fa619bed.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c8b0fa62b4a3.jpg","hit":"16591","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-03-15 02:36:38","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"536","lang_id":"1","title":"Pengawas Notaris Harus Tegas dan Profesional","title_slug":"pengawas-notaris-harus-tegas-dan-profesional","keywords":"Pengawas Notaris Harus Tegas dan Profesional","summary":"Pengawas Notaris Harus Tegas dan Profesional","content":"

MEDAN - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didampingi Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bambang Sariwanto melantik Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Yasonna mengatakan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Menteri mendelegasikan tugas pengawasan dan pembinaannya kepada MPN yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dengan lingkup pengawasan meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Sementara, MKN memiliki kewenangan yang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"Masing-masing lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda," kata Yasona, Jumat, (8\/3\/2019) di Hotel Four Points, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Sumatera Utara.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Pelaksanaan jabatan Notaris, kata dia, tidak terlepas dari peran masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris apabila dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"Khusus kepada MKN, dituntut untuk dapat bekerja secara cepat terhadap permohonan pihak penyidik, penuntut umum atau hakim, dan teliti dalam proses pemeriksaan terhadap Notaris sebelum surat persetujuan atau penolakan diberikan, sehingga penegakan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Yasonna menjelaskan Kemenkumham seringkali digugat di Pengadilan Negeri (PN) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), baik digugat langsung maupun ditarik sebagai pihak karena  berhubungan dengan terbitnya suatu akta Notaris, khususnya terkait dengan Perseroan Terbatas (PT) maupun badan hukum sosial yang pengesahan maupun perubahan anggaran dasarnya diproses di Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"Akta yang dibuat Notaris terkait dengan gugatan tersebut pada dasarnya bermula dari kurang profesionalnya Notaris dalam melaksanakan jabatannya atau memang ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris karena adanya kepentingan tertentu," ungkapnya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Dia menuturkan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan secara lebih maksimal, terencana dan masif oleh MPN serta MKN dapat berkontribusi positif untuk mencegah atau mengurangi timbulnya gugatan. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"Tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari pelayanan terbaik kita kepada masyarakat, maka Majelis dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, berintegritas, tidak memihak, senantiasa mengedepankan prinsip kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan," jelasnya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Lebih jauh, Yasonna berharap baik majelis bisa menindak tegas Notaris yang memang benar-benar melakukan pelanggaran perilaku dalam pelaksanaan jabatannya dan memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang memang benar-benar telah melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Pada pelantikan PAW MPN dan MKN ini, Yasonna melantik sebanyak 25 orang MPN dan MKN dari seluruh Indonesia. Mereka nantinya akan bertugas di berbagai daerah sebagaimana yang sudah ditunjuk dari Kemenkumham<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Humas. 2019. Pengawas Notaris Harus Tegas dan Profesional di portal.ahu.go.id<\/a> (diakses 11 Maret)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/pengawas-notaris-harus-tegas-dan-profesional_jpg_750x422_5c85d5eab5f24.jpg","image_default":"uploads\/images\/pengawas-notaris-harus-tegas-dan-profesional_jpg_750x_5c85d5eaeda71.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c85d5eb3727d.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c85d5ebba1e1.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c85d5ebd006c.jpg","hit":"10256","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-03-11 03:28:54","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"529","lang_id":"1","title":"Kemenkumham Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Demi Profesionalitas","title_slug":"kemenkumham-tingkatkan-pembinaan-dan-pengawasan-notaris-demi-profesionalitas","keywords":"Kemenkumham Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Demi Profesionalitas","summary":"Kemenkumham Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Demi Profesionalitas","content":"

SOLO – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus melakukan pembinaan terhadap profesi notaris di seluruh Indonesia. Pembinaan dilakukan demi menjaga profesionalitas Notaris dalam pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan jika dilihat dari definis pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai yang telah ditetapkan.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

“Ini artinya pembinaan dilakukan untuk meningkatkan daya dan hasil yang lebih baik, sudah tentu dalam hal ini adalah peningkatan pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan pengawasan merupakan pengambilan tindakan yang dapat mendukung hasil,” kata Bambang, saat membuka workshop Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Wilayah Jawa tengah, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (1\/3\/2019).<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Dia menjelaskan pembinaan kepada notaris sendiri dilakukan oleh Majelis Pengawas, sementara pengawasan atas notaris merupakan pendelegasian Menkumham kepada Majelis Pengawas. Baik pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan karena jabatan notaris rentan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Jabatan Notaris.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

“Apabila notaris dapat menghayati nilai-nilai yang terkandung dalan UU Jabatan Notaris, kemudian mengimplemtasikannya dalam pelaksanaan jabatan notaris. Niscaya, sumpah, kewenangan, kewajiban dan larangan jabatan notaris langgar. Karena dalam UU Jabatan Notaris telah diatur secara jelas dan rinci pelaksanaan jabatan notaris tersebut,” ujarnya.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Bambang menuturkan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan masyarakat yang membutuhkan pembuatan akta otentik. Peran notaris menjadi sangat penting dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain mencakup  hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa notaris, sambung dia, maka Majelis Pengawas harus  berperan sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

“Majelis Pengawas harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan masing-masing secara berjenjang. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai garda terdepan yang berperan sebagai ujung tombak dalam menerima dan memeriksa pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris,” jelasnya.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan secara payung hukum keberadaan Majelis Pengawas Notaris merupakan perintah UU Jabatan Notaris dimana memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

“Sehingga menjadi penting Penguatan kelembagaan Majelis Pengawas, dengan memasukan temuan sebagai kewenangan majelis untuk memeriksanya serta melakukan investigasi terhadap proses pemeriksaan lebih lanjut kelapangan, sampai dengan eksekusi putusan majelis,” kata dia.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sesditjen AHU) Danan Purnomo menjelaskan era globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian global yang semakin kompleks, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan terkait Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia, hal tersebut kedepan akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap notaris sangat besar. <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

“Masyarakat tentu saja mempunyai harapan agar pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris dapat benar-benar menjamin kepastian hukum serta memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan harapan tersebut melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan tugas serta fungsi notaris,” kata dia.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Dia menuturkan Kemenkumham dengan Ditjen AHU sendiri, dalam meningkatkan pengawasan terhadap para notaris sudah membentuk tim investigasi notaris. Tim ini bekerja dalam menangani permasalahan notaris serta pengaduan masyarakat yang hasilnya akan disampaikan secara berkala kepada Menkumham melalui Dirjen AHU.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

Tim Investigasi ini, kata dia, terbentuk karena banyaknya pengaduan oknum notaris nakal. Atas dasar hal tersebut, pada tahun 2018 dibentuklah tim investigasi pusat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-HH-01.AH.02.07 Tahun 2018 serta tim investigasi wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/span><\/p>\r\n\r\n

“Tim investigasi ini juga dibentuk guna membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dalam meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap notaris,” tutupnya.<\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Humas. 2019. Kemenkumham Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Demi Profesionalitas di portal.ahu.go.id<\/a> (diakses 4 Maret)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Kemenkumham_Tingkatkan_Pembinaan_dan_Pengawasan_Notaris_Demi_Profesionalitas_JPG_750x422_5c7c9195b7580.jpg","image_default":"uploads\/images\/Kemenkumham_Tingkatkan_Pembinaan_dan_Pengawasan_Notaris_Demi_Profesionalitas_JPG_750x_5c7c919603663.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c7c91963b92c.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c7c9196bd48b.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c7c9196d8067.jpg","hit":"12760","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-03-04 02:47:12","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"524","lang_id":"1","title":"RUU Kepailitan dan PKPU Bisa Lindungi Investasi Hingga Ke Luar Negeri","title_slug":"ruu-kepailitan-dan-pkpu-bisa-lindungi-investasi-hingga-ke-luar-negeri","keywords":"RUU Kepailitan dan PKPU Bisa Lindungi Investasi Hingga Ke Luar Negeri","summary":"RUU Kepailitan dan PKPU Bisa Lindungi Investasi Hingga Ke Luar Negeri","content":"

Bintaro - Perkembangan ekonomi Indonesia yang terus membaik dengan tingginya investasi di Indonesia membuat para investor memerlukan jaminan keamanan atas investasi yang sudah ditanamnya. Salah satu faktor jaminan tersebut yakni perlu adanya perbaikan sistem hukum kepailitan di Indonesia.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Berdasarkan data, realisasi Penanaman Modal dalam Negeri Tahun 2018 sebesar Rp. 86,4 triliun, naik 11 persen dari tahun 2017 yaitu hanya Rp. 76,4 triliun sementara realisasi Penanaman Modal Asing Tahun 2018 sebesar Rp. 108,9 triliun naik 12,4 persen dari tahun 2016 yang hanya Rp. 97 triliun.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daulat Pandopotan Silitonga mengatakan perbaikan sistem hukum kepailitan di Indonesia sangat berguna untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian dalam menyelesaikan utang piutang.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

"Jumlah investasi yang besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri tersebut, memerlukan kepastian jaminan hukum. Kelemahan UU Kepailitan dan PKPU adalah penyelesaian dan eksekusi terhadap harta pailit lintas yuridiksi suatu negara yang disebabkan karena adanya hukum antar negara dengan negara lainnya," kata Daulat saat acara Cross-Border Insolvency dalam Perubahan RUU Kepailitan di Hotel Aviary Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25\/2\/2019).<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Dia menjelaskan pada UU Kepailian yang saat ini berlaku hanya menerapkan asas teritorial. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan bagaimana kalau aset debitor pailit berada di luar negeri dan bagaimana kalau Debitor pailit lari ke luar negeri.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

"Cross-Border Insolvency sebagai solusi permasalahan yang bisa menjawab bagaimana kalau aset debitor pailit berada di luar negeri dan bagaimana kalau Debitor pailit lari ke luar negeri," ujarnya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Dalam UU No 37 tahun 2004 tenatang Kepailitan dan PKPU, sambung dia, ketentuan pasal-pasal hukum internasional dalam UU tersebut justru sifatnya negatif, dimana melarang pihak-pihak terkait untuk mengadakan perbuatan merugikan meskipun pihak tersebut adalah kreditor yang berhak menagih atas piutangnya. Permasalahan terkait kepailitan lintas batas negara mengenai eksekusi harta pailit yang berada di luar wilayah negara Republik Indoensia, dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan ruang bagi berlakunya ketentuan kepailitan lintas batas negara (Cross-Border Insolvency).<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

"Hal ini disebabkan karena Recognition atau pengakuan terhadap putusan pengadilan asing dan aspek teritorialitas lex rei citae di mana berdasarkan Pasal 17 Aglemen van Bepalinen voor Indonesia pada benda bergerak berlaku hukum setempat, di mana aspek ini mengakibatkan Kepailitan yang dinyatakan pengadilan asing tidak berdampak terhadap pada asset Debitor demikian juga sebaliknya Keputusan kepailitan Pengadilan Indoensia tidak terpengaruh terhadap Debitor asing di luar negeri," ungkapnya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Daulat menambahkan terkait dengan permasalahan tersebut bisa terjawab jika dalam perubahan RUU Kepailitan dan PKPU memasukan substansi Cross-Border Insolvency sebagai muatan dalam UU Kepailitan dan PKPU, disamping itu juga perlunya didiskusikan bersama mengenai kepailitan group atau Enterprise Group Insolvency Model Law yang telah didiskusikan oleh Working Group yang sudah memasuki sesi ke 54 yang diselenggarakan di Wina Austria bulan Nopember 2018.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

"Di mana disetiap diskusi Working Group tersebut dinyatakan telah dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia dianggap telah menyetujui gagasan terkait dengan Enterprise Group Insolvency," terangnya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Pengajar Indonesia, Ari Suyudi mengatakan selain masalah Cross-Border Insolvency RUU Kepailitan dan PKPU juga harus memperhatikan UMKM. Dalam pengaturan  kepailitan terhadap UMKM harus dipisahkan dengan aturan kepailitan. Hal ini dikarenakan UMKM adalah pelaku ekonomi terbesar dan UMKM juga seringkali mengalami kegagalan.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Praktek terbaik di dunia menunjukkan bahwa Kepailitan UMKM tidak dapat dijalankan dengan sistem yang sama dengan kepailitan badan usaha biasa karena treatment nya," ujar Aria.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Humas. 2019. RUU Kepailitan dan PKPU Bisa Lindungi Investasi Hingga Ke Luar Negeri di portal.ahu.go.id<\/a> (diakses 28 februari)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/RUU_Kepailitan_dan_PKPU_Bisa_Lindungi_Investasi_Hingga_Ke_Luar_Negeri_JPG_750x422_5c774f6f3c5bc.jpg","image_default":"uploads\/images\/RUU_Kepailitan_dan_PKPU_Bisa_Lindungi_Investasi_Hingga_Ke_Luar_Negeri_JPG_750x_5c774f6f7c474.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c774f6fc368a.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c774f706c49b.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c774f7080802.jpg","hit":"9729","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-02-28 03:03:24","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"521","lang_id":"1","title":"Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah","title_slug":"daftar-biaya-yang-dibayar-warga-buat-sertifikasi-tanah","keywords":"Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah","summary":"Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah","content":"

Jakarta<\/strong> - Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017 masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum.
\r\n
\r\nPadahal, sudah ada aturan yang mengatur bahwa program PTSL ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.
\r\n
\r\nAdapun, dana tersebut untuk seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan\/desa.
\r\n
\r\n"Iya, adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu pungli," kata Menteri ATR Sofyan Djalil di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22\/2\/2019).
\r\n
\r\nKeputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
\r\n
\r\nSofyan mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.
\r\n
\r\n"Ada ketentuan itu ada peraturan 3 menteri yang boleh diambil oleh desa," jelas dia.
\r\n
\r\nLalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:
\r\n
\r\nKategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.
\r\n
\r\nKetegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.
\r\n
\r\nKategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.
\r\n
\r\nKategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.
\r\n
\r\nKategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Hendra Kusuma. 2019. Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah di finance.detik.com<\/a> (diakses 25 februari)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Daftar_Biaya_yang_Dibayar_Warga_buat_Sertifikasi_Tanah_jpeg_750x422_5c73a4d0e5a43.jpg","image_default":"uploads\/images\/Daftar_Biaya_yang_Dibayar_Warga_buat_Sertifikasi_Tanah_jpeg_750x_5c73a4d12a488.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c73a4d15fa46.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c73a4d1e221a.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c73a4d201e74.jpg","hit":"17615","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"Foto: Tim Infografis: Luthfy Syahban","created_at":"2019-02-27 05:16:50","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"520","lang_id":"1","title":"Legal Standing Profesi Auditor Hukum Masih Memerlukan Kajian","title_slug":"legal-standing-profesi-auditor-hukum-masih-memerlukan-kajian","keywords":"Legal Standing Profesi Auditor Hukum Masih Memerlukan Kajian","summary":"Legal Standing Profesi Auditor Hukum Masih Memerlukan Kajian","content":"

JAKARTA -  Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan usulan agar auditor hukum bisa menjadi Jabatan Fungsionaris Tertentu (JFT) masih diperlukan kajian.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Dia menjelaskan auditor hukum agar bisa menjadi JFT masih memerlukan pendalaman. Selain itu, hal ini tidak hanya melibatkan Kemenkumham saja, namun juga sudah melibatkan kementerian lain.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"JFT auditor hukum untuk kementerian, lembaga dan swasta masih memerlukan pendalam. Dalam hal ini pihak yang terkait tidak hanya Kemenkumham saja, namun kementerian lain," kata Cahyo, saat menerima audiensi Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi) di Gedung Ditjen AHU, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21\/2\/2019).<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Menurut dia, Asahi yang saat ini sesuai dengan SK Ditjen AHU sebagai sebuah perkumpulan sudah berhasil mencapai tujuannya. Asahi sudah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi auditor hukum yang bisa dimanfaatkan instansi dan pemerintah.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"Auditor hukum untuk di kementerian, lembaga dan pihak swasta memang tergantung kebutuhan. Namun sebagai sebuah perkumpulan Asahi sudah berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan bagi auditor hukum yang kompeten," ujarnya.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Atas apa yang sudah dilakukan oleh Asahi, Cahyo sendiri memberikan apresiasi kepada Asahi yang sudah mencetak auditor hukum yang kompeten.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Sementara itu, Direktur Perdata Ditjen AHU, Daulat Pandapotan Silitonga mengungkapkan keinginan Asahi agar auditor hukum memiliki legal standing yang jelas seperti beberapa profesi yang berkaitan dengan hukum. Namun, sambung dia, masalah ini memang harus dilakukan pembahasan dengan lintas kementerian tidak hanya Kemenkumham saja.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"Memang perlu dilakukan pembahasan lintas kementerian agar apa yang diinginkan Asahi agar auditor hukum mendapatkan legal standing seperti yang diharapkan," tambahnya.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Sedangkan, Presiden Asahi Qomaruddin menyampaikan sejak Asahi berdiri dari 2005 hingga saat ini setiaknya sudah ada 1.800 an auditor hukum yang bersertifikat. Sehingga diharapkan jumlah auditor hukum yang jumlahnya cukup besar itu bisa ada legal standing yang jelas.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Pada kesempatan ini juga, Asahi juga mengundang kepada perwakilan Ditjen AHU untuk bisa menghadiri Silatnas Auditor Hukum yang direncanakan digelar pada akhir Februari 2019 ini.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Humas. 2019. Legal Standing Profesi Auditor Hukum Masih Memerlukan Kajian di portal.ahu.go.id<\/a> (diakses 25 februari)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Legal_Standing_Profesi_Auditor_Hukum_Masih_Memerlukan_Kajian_jpeg_750x422_5c7394b10b75b.jpg","image_default":"uploads\/images\/Legal_Standing_Profesi_Auditor_Hukum_Masih_Memerlukan_Kajian_jpeg_750x_5c7394b146a9a.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c7394b17db4c.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c7394b208cd2.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c7394b21df15.jpg","hit":"10414","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-02-26 03:24:52","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"519","lang_id":"1","title":"PNS Pungli Sertifikat Tanah? Siap-siap Kena Pecat","title_slug":"pns-pungli-sertifikat-tanah-siap-siap-kena-pecat","keywords":"PNS Pungli Sertifikat Tanah? Siap-siap Kena Pecat","summary":"PNS Pungli Sertifikat Tanah? Siap-siap Kena Pecat","content":"

Jakarta<\/strong> - (Dikutip dari Website resmi detikFinance<\/a>) Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengaku siap memberikan sanksi kepada pegawainya yang terbukti melakukan pungli pada program pembagian sertifikat tanah<\/a>.
\r\n
\r\n"Ada (pungli) kasih tahu, sanksinya sesuai administrasi," kata Sofyan di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22\/2\/2019).
\r\n
\r\nKepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini mengklaim bahwa instansi yang dipimpinnya sudah tidak ada lagi pungli dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
\r\n
\r\nMeski demikian, dirinya tidak segan untuk memberikan sanksi kepada oknum yang meraup pundi dari program pemerintah ini. Apalagi, program pemberian sertifikat ini dinyatakan gratis.
\r\n
\r\nDia menceritakan, banyak pegawai BPN yang dipecat karena melakukan praktik pungli. Namun, hal itu terjadi di masa lalu.
\r\n
\r\n"Kalau BPN kita ambil tindakan, bahkan banyak orang kita yang kita berhentikan, dulu, sekarang sudah tidak ada lagi," tegas dia.
\r\n <\/p>\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\t\t
\r\n\t\t\t

Baca juga: <\/strong>Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah<\/a><\/p>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n\r\n


\r\n
\r\nOleh karena itu, kata Sofyan, jika masyarakat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terkena pungli, maka segera laporkan ke aparat penegak hukum.
\r\n
\r\n"Kemudian itu diambil tindakan oleh aparat penegak hukum," kata Sofyan.
\r\n
\r\nPerlu diketahui, dalam program pemberian sertifikat ini memang masyarakat tidak sepenuhnya gratis, karena ada beban yang telah diputuskan dalam SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017.
\r\n
\r\nDalam SKB 3 Menteri itu, beban yang diterima masyarakat dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan\/desa.
\r\n
\r\nAdapun, besarannya sekitar Rp 150.000-Rp 450.000 sesuai wilayah atau kategori yang tertuang dalam SKB 3 Menteri.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Hendra Kusuma. 2019. PNS Pungli Sertifikat Tanah? Siap-siap Kena Pecat di DetikFinance<\/a> (diakses 25 februari)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/PNS_Pungli_Sertifikat_Tanah_Siap-siap_Kena_Pecat_jpg_750x422_5c7392e6a2c10.jpg","image_default":"uploads\/images\/PNS_Pungli_Sertifikat_Tanah_Siap-siap_Kena_Pecat_jpg_750x_5c7392e6e0332.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c7392e724cc7.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c7392e7aa5a6.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c7392e7bf300.jpg","hit":"8742","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"Foto: Danu Damarjati\/detikcom","created_at":"2019-02-25 07:02:19","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"492","lang_id":"1","title":"Polda Banten Bongkar Dua Kasus Mafia Tanah","title_slug":"polda-banten-bongkar-dua-kasus-mafia-tanah","keywords":"Polda Banten Bongkar Dua Kasus Mafia Tanah","summary":"Polda Banten Bongkar Dua Kasus Mafia Tanah","content":"

SERANG<\/strong> - Dikutip dari SindoNews.com<\/a> Kepolisian Daerah (Polda) Banten kembali membongkar dua kasus dan mengamankan lima pelaku mafia tanah di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.
\r\n
\r\nKelima pelaku yakni Direktur PT PMS berinisial RMN, Direktur PT AMS inisal RT selaku pengguna dokumen untuk memperoleh izin, BS yang mengetik dan menulis, HI sebagai konseptor dan HU sebagai aktor intelektualnya.
\r\n
\r\nKepala Satuan Tugas (Kasatgas) Mafia Tanah Polda Banten Kombes Pol Novri Turangga E mengatakan, kelima yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka mafia tanah. Tersangka RMN berusaha mengusasai tanah dengan cara memalsukan tanda tangan dalam warkah milik warga seluas 2.000 M2 di desa Saga, Belajara, Tangerang pada Januari 2019 lalu.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n"Terbongkarnya praktik mafia tanah dengan merebut tanah masyarakat tanahnya seluas 2.000 M2. Setelah dilakukan penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam warkah oleh PT PMS, perusahaan pengembangan perumahan," kata Novri kepada wartawan, Jumat (22\/2\/2019).
\r\n
\r\nNovri mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan 11 saksi dan dokumen terdiri dari Surat Girik Hilang, Suket Waris, Surat Terima Luas, Surat Pernyataan, dan SPH, dokumen tesebut tandatangan dipalsukan oleh tersangka.
\r\n
\r\nKemudian, empat tersangka lainnya yang sudah menjadi tersangka, yakni RT, BS, HI dan HU menjalankan aksi dengan modus memalsukan Surat Oper Garapan dari Penggarap dengan luas lahan 10 hektar yang berlokasi di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
\r\n
\r\nLahan tersebut oleh PT AMS yang dipimpin RT dibangun ruko untuk disewakan termasuk menyewakan lahan untuk kegiatan usaha. "Yang dipermasalahkan adalah munculnya surat garapan, yang dibuat surat oper garapan dari Masyarakat ke PT AMS," kata didampingi Kasub Satgas Tindak AKBP Sofwan Hermanto.
\r\n
\r\nNamun, kata Novri berdasarkan penyelidikan Surat Pernyatan Garapan dan Surat Pernyataan Oper Garapan itu tidak benar,. Sebab, masyarakat yang dijadikan figur penggarap tidak pernah menggarap di bidang tanah 10 Ha termasuk 15 SPPT yang dilampirkan tidak terdata di Dispenda Kabupaten Serang.
\r\n
\r\n“Kita sudah lakukan pemeriksaan 21 saksi, di antaranya pemillik hak prioritas, BPN, Dinas Tata Ruang, BPTPM, Dispenda, kades, camat, dan 14 penggarap serta dokumen yang telah disita,” tandasnya.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Rasyid Ridho. 2019. Polda Banten Bongkar Dua Kasus Mafia Tanah di daerah.sindonews.com<\/a> (diakses 22 februari)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Polda_Banten_Bongkar_Dua_Kasus_Mafia_Tanah_png_750x422_5c6f789935c11.jpg","image_default":"uploads\/images\/Polda_Banten_Bongkar_Dua_Kasus_Mafia_Tanah_png_750x_5c6f789989b1a.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c6f789a1b691.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c6f789ad439e.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c6f789b0332e.jpg","hit":"9827","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-02-23 10:00:00","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"489","lang_id":"1","title":"Sertifikat Tanah Disebut Tak Ada Gunanya, Jokowi: Kita Lanjutkan!","title_slug":"sertifikat-tanah-disebut-tak-ada-gunanya-jokowi-kita-lanjutkan","keywords":"Sertifikat Tanah Disebut Tak Ada Gunanya, Jokowi: Kita Lanjutkan!","summary":"Sertifikat Tanah Disebut Tak Ada Gunanya, Jokowi: Kita Lanjutkan!","content":"

Jakarta<\/strong> - ( Dikutip dari website resmi Detik.com )<\/p>\r\n\r\n

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mempersoalkan kepada beberapa kalangan yang bilang bahwa program pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat tidak ada gunanya.
\r\n
\r\nHal itu diungkapkan saat memberikan 3.000 sertifikat hak atas kepemilikan tanah di Gelanggang Remaja, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22\/2\/2019).
\r\n
\r\n"Kalau ada orang bilang bagi-bagi sertifikat tidak ada gunanya, ya tidak apa-apa. Tapi tetap program ini akan terus kita lanjutkan," kata Jokowi.
\r\n
\r\nJokowi bilang masih ada sekitar 36 ribu bidang tanah di DKI Jakarta yang belum bersertifikat dan akan dirampungkan pada tahun ini.
\r\n <\/p>\r\n\r\n


\r\nKeberlanjutan program bagi-bagi sertifikat ini juga dikarenakan dari 126 juta bidang tanah baru 46 juta yang sudah tersertifikat. Sehingga, secara nasional masih ada sekitar 80 juta bidang tanah yang belum tersertifikat.
\r\n
\r\n"Oleh karena itu, sejak 2016, lalu 2017 saya minta terbitkan 5 juta, 2018 ada 7 juta, alhamdulillah semua target terlampaui," ungkap dia.
\r\n
\r\nAlasan selanjutnya pemerintah akan melanjutkan program bagi-bagi sertifikat juga karena tidak ingin masyarakat menunggu harus sampai 160 tahun lamanya untuk mendapatkan sertifikat tanah.
\r\n
\r\n"Karena tahun-tahun sebelumnya hanya menerbitkan 500 ribu per tahun, artinya bapak ibu menunggu 160 tahun, bapak mau? Ibu mau?, Sehingga target ini kita berikan ke kantor BPN di seluruh Indonesia," ungkap dia.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Hendra Kusuma. 2019. Sertifikat Tanah Disebut Tak Ada Gunanya, Jokowi: Kita Lanjutkan! di detikFinance<\/a> (diakses 22 februari)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Sertifikat_Tanah_Disebut_Tak_Ada_Gunanya_Jokowi_Kita_Lanjutkan_jpeg_750x422_5c6f7026e95f4.jpg","image_default":"uploads\/images\/Sertifikat_Tanah_Disebut_Tak_Ada_Gunanya_Jokowi_Kita_Lanjutkan_jpeg_750x_5c6f702734798.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c6f70276988d.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c6f7027e5f24.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c6f70280905b.jpg","hit":"6825","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-02-22 03:44:53","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"488","lang_id":"1","title":"Menkumham dan Dirjen AHU Apresiasi Aplikasi Sinot","title_slug":"menkumham-dan-dirjen-ahu-apresiasi-aplikasi-sinot","keywords":"Menkumham dan Dirjen AHU Apresiasi Aplikasi Sinot","summary":"Menkumham dan Dirjen AHU Apresiasi Aplikasi Sinot","content":"

JAKARTA - Dikutip dari Portal.ahu.go.id<\/a> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat yang sudah membuat aplikasi Sinot Notaris dalam rangka memudahkan pelaporan para notaris di Jawa Barat.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Menurut dia, aplikasi ini nantinya bisa diterapkan di seluruh Indonesia setelah direkomendasikan oleh INI. Penggunaan Sinot ini dengan Jawa Barat sebagai percontohan sangatlah tepat karena jumlah notaris di wilayah tersebut mencapai 4 ribu orang notaris.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"Terima kasih atas apa yang sudah dilakukan INI Jawa Barat atas apa yang sudah dilakukan. Jumlah 4 ribu notaris memang sangat besar dan perlu pengawasan yang cukup ketat," kata Yasonna, saat menerima audensi yang dilakukan INI Pengurus Wilayah Jawa Barat di Kantor Kemennkumham, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21\/2\/2019).<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Selain itu, Yasonna juga berterima kasih kepada INI Jawa Barat yang mengundangnya sebagai keynote speaker melalui teleconference pada pertemuan pengurus wilayah notaris se Jawa Barat.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar menyampaikan aplikasi Sinot yang dikembangkan oleh INI Jawa Barat merupakan sebuah terobosan yang brilian. Dia pun berharap setelah nantinya diserahkan ke Kemenkumham agar bisa diaplikasikan di seluruh wilayah.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"Adanya aplikasi ini, nantinya bisa digunakan secara nasional dan pelaporan notaris secara online jadi lebih memudahkan dalam pengawasan," ujarnya.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Terkait dengan Tim Investigasi Notaris yang akan dibentuk Kemenkumham, Cahyo menjelaskan tim investigasi tidak perlu dikhawatirkan. Tim investigasi ini bekerja bersama Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN).<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"Tim investigasi hanya akan menindaklanjuti laporan yang masuk ke Kementerian dan melakukan investigasi. Selain itu, tim investigasi ini juga bekerja untuk mengungkap kasus-kasus lama yang belum terselesaikan di MPD, MPW ataupun MPPN," ungkapnya.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Pada kesempatan tersebut, Cahyo juga meminta kepada INI Jawa Barat untuk bisa meminta para notaris yang berada di wilayah untuk mendaftar ke aplikasi Grips. Permintaan ini dilakukan karena secara nasional baru terealisasi 50 persen dari jumlah notaris.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

"Aplikasi Grips ini dibuat untuk memerangi money laundry. Bagi notaris, merupakan orang yang pertama bisa menemukan dan mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan," katanya.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Ketua Pengurus Wilayah INI Jawa Barat Irfan Ardiansyah mengatakan dari pendaftar aplikasi Grips, notaris Jawa Barat memiliki presentase yang sangat besar. Hal ini bisa di croscek di aplikasi Grips tersebut.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Pada audensi ini, Pengurus Wilayah INI Jawa Barat juga mengundang Menkumham dan Dirjen AHU untuk bisa menghadiri pertemuan pengurus wilayah INI seluruh Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 26 Februari 2019 di Lippo Cikarang.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Humas. 2019. Menkumham dan Dirjen AHU Apresiasi Aplikasi Sinot di portal.ahu.go.id<\/a> (diakses 22 februari)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Menkumham_dan_Dirjen_AHU_Apresiasi_Aplikasi_Sinot_JPG_750x422_5c7393b6e5ecd.jpg","image_default":"uploads\/images\/Menkumham_dan_Dirjen_AHU_Apresiasi_Aplikasi_Sinot_JPG_750x_5c7393b733638.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c7393b77e2f6.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c7393b8165f7.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c7393b82eff6.jpg","hit":"7644","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"1","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-02-22 02:59:42","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"483","lang_id":"1","title":"Langkah Kemenkumham Beri Kepastian Hukum ke Notaris","title_slug":"langkah-kemenkumham-beri-kepastian-hukum-ke-notaris","keywords":"","summary":"Langkah Kemenkumham Beri Kepastian Hukum ke Notaris","content":"

Jakarta<\/strong> - Dikutip dari website resmi Detik.com , bahwa dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus menyosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (Siemon) demi memberikan kepastian hukum terhadap notaris.
\r\n
\r\nKali ini Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyosialisasikan aplikasi tersebut.
\r\n
\r\nSekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Danan Purnomo, mengatakan tujuan dari adanya aplikasi Siemon antara lain memudahkan proses administrasi notaris dan memudahkan proses pengawasan notaris.
\r\n
\r\nSehingga masyarakat dapat memperoleh informasi real time notaris serta memudahkan masyarakat melapor jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.
\r\n
\r\n"Aplikasi Siemon ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan akses dan keterbukaan informasi publik khususnya terhadap notaris," kata Danan di Ballroom Hotel Grand Aston Yogyakarta, Rabu (30\/01\/19).
\r\n
\r\nDanan berharap aplikasi Siemon dapat terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan pelayanan lainnya. Hal ini akan mempermudah pelayanan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang berkeadilan.
\r\n
\r\nSementara itu, Kanwil Kemenkumham Yogyakarta Krismono mengatakan perlu adanya sistem komunikasi dari berbagai aspek untuk menjawab tantangan dalam peningkatan ekonomin secara nasional.
\r\n
\r\nIa juga mengungkapkan notaris merupakan bagian dari pemerintah yang ikut berperan dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat luas. Sehingga notaris tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah dalam mendorong revolusi industri 4.0.
\r\n
\r\n"Notaris tidak hanya menjalankan profesinya sebagai pelayanan kepada masyarakat, tapi notaris mempunyai fungsi sebagai pintu gerbang perizinan" katanya.
\r\n
\r\nKepala Pusat Data dan Informasi Kemenkumham Mohamad Aliamsyah mengatakan peranan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia dewasa ini.
\r\n
\r\nMenurutnya, teknologi informasi sudah membantu kemudahan dalam urusan manusia. Dirinya mencontohkan soal pengawasan notaris yang sudah dapat diakses dalam bentuk aplikasi.
\r\n
\r\n"Semua mudah dengan teknologi," pungkasnya.
\r\n
\r\nTurut hadir dalam acara ini antara lain Direktur Perdata Daulat Pandapotan Silitonga, Badan Kehormatan Notaris, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia serta pengurus MKN, MPW, dan MPD se-Yogyakarta.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Referensi :<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Kabar Kemenkumham. 2019. Langkah Kemenkumham Beri Kepastian Hukum ke Notaris di new.detik.com<\/a> (diakses 15 februari)<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Langkah_Kemenkumham_Beri_Kepastian_Hukum_ke_Notaris_jpeg_750x422_5c663d5ba42ac.jpg","image_default":"uploads\/images\/Langkah_Kemenkumham_Beri_Kepastian_Hukum_ke_Notaris_jpeg_750x_5c663d5bdd67f.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c663d5c21167.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c663d5ca2525.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c663d5cb316b.jpg","hit":"8429","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-02-15 04:19:44","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"482","lang_id":"1","title":"Sah, RUU Perjanjian Timbal Balik Indonesia-UEA Menjadi UU","title_slug":"sah-ruu-perjanjian-timbal-balik-indonesia-uea-menjadi-uu","keywords":"","summary":"Sah, RUU Perjanjian Timbal Balik Indonesia-UEA Menjadi UU","content":"

JAKARTA - Dikutip dari situs portal.ahu.go.id<\/a> bahwa DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab ( <\/font><\/font>Perjanjian tentang Bantuan Hukum Reksa Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab<\/font><\/font><\/em> menjadi Undang-Undang (Sidang Paripurna Ke-12).<\/font><\/font><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Dalam penyampaiannya, Ketua Komisi III, Kahar Muzakir mengatakan pada persetujuan tingkat I pada tanggal 23 Januari 2019, seluruh fraksi di Komisi III bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sudah membahas RUU tersebut.<\/font><\/font><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

"Rapatasan DPR dengan pemerintah merupakan tindaklanjut dari ditanda tanganinya atas bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab (UEA) pada 2014 lalu," kata Kahar, Rabu (13\/2\/2019).<\/font><\/font><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Pada persetujuan tingkat pertama, sambung Kahar, seluruh fraksi akhirnya, persetujuan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Republik Indonesia dan UEA memerlukan ketahap selanjutnya untuk dapat digunakan sebagai UU.<\/font><\/font><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

"Perjanjian timbal balik ini sangat penting bagi Indonesia untuk mendapatkan para pejuang yang berhasil," katanya.<\/font><\/font><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Sementara itu, Menkumham Yasonna H. Laoly saat menyampaikan pandangan akhir Presiden RI menjelaskan kemajuan teknologi dan informasi memudahkan orang-orang untuk berpindah tempat dengan cepat, sehingga menghasilkan pemikiran yang positif dan negatif untuk hubungan antar negara.<\/font><\/font><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Perjanjian timbal balik, kata Yasonna, merupakan langkah dari kedua negara dalam mengatasi tindak trans nasional. <\/font>“Pembicaraan RUU menjadi Undang-Undang yang efektif dalam menanggulangi kejahatan trans nasional antara Indonesia dengan UEA,” jelasnya.<\/font><\/font><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

Lebih jauh, Yasonna menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU Pengesahan Persetujuan Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.<\/font><\/font><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

“Diharapkan dengan disahkannya UU ini, bisa menguntungkan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan yang berusaha membebaskan diri ke UEA. <\/font>Selain itu, pengembalian aset dari tindak lanjut ke Pemerintah Indonesia menjadi lebih mudah, ”ungkapnya.<\/font><\/font><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Refenrensi: <\/font><\/font><\/strong><\/p>\r\n\r\n

humas. <\/font>2019. Sah, RUU Perjanjian Timbal Balik Indonesia-UEA Menjadi UU di <\/font><\/font><\/p>\r\n\r\n

portal.ahu.go.id<\/font><\/font><\/a>  (di akses 14 Februari).<\/font><\/font><\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Sah_RUU_Perjanjian_Timbal_Balik_Indonesia-UEA_Menjadi_UU_jpeg_750x422_5c6530a43ef1c.jpg","image_default":"uploads\/images\/Sah_RUU_Perjanjian_Timbal_Balik_Indonesia-UEA_Menjadi_UU_jpeg_750x_5c6530a473df7.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c6530a4b3955.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c6530a53724d.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c6530a54874f.jpg","hit":"7607","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"0","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-02-14 09:11:39","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"477","lang_id":"1","title":"Luhut Sebut bakal Ada Sertifikasi Rumah Nelayan di Atas Laut","title_slug":"luhut-sebut-bakal-ada-sertifikasi-rumah-nelayan-di-atas-laut","keywords":"","summary":"Luhut Sebut bakal Ada Sertifikasi Rumah Nelayan di Atas Laut","content":"

Rembang<\/em> - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah tengah merumuskan sertifikasi aset para nelayan yang bertempat tinggal di atas laut. Rencana itu disampaikan saat Luhut menemui para nelayan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah Jumat (8\/2\/19).<\/p>\r\n\r\n


\r\nMenurut Luhut sertifikasi aset kepemilikan nelayan memang sering menjadi keluhan. Sebelum menjalankan program sertifikasi, pemerintah mengecek dulu aturan yang menangani sertifikasi itu.<\/p>\r\n\r\n


\r\nSelain permasalahan sertifikasi aset, Luhut menyebut masih banyak permasalahan yang dikeluhkan oleh para nelayan kepadanya. Mulai dari kredit murah bagi para nelayan, sampai wacana penambahan fishing zone bagi nelayan di perairan natuna oleh Pemerintah.
\r\n"Jadi seperti yang dipermasalahkan, kepemilikan sertifikat tanah. Pemerintah akan mengurus, memang ada handicap itu undang-undang soal laut itu. Tapi undang-undang itu dibuat tidak melihat kearifan loikal," kata Luhut.
\r\n
\r\n"Di luar jawa itu juga ada orang yang hidup di laut, itu bagaimana (sertifikasi aset). Kita berharap sehingga bisa kita cari solusinya," lanjutnya.
\r\n <\/p>\r\n\r\n


\r\n"Kepemilikan tanah, mengenai pendanaan, mengenai juga kredit mikro, tentang harga-harga ikan, kita juga mau coba cold storage itu bagaimana. Kita juga menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiapkan fishing zone di natuna sana. Jangan ke papua jauh-jauh, tapi juga kesana (natuna)," paparnya.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Refenrensi: <\/strong><\/p>\r\n\r\n

Arief Syaefudin. 2019. Luhut Sebut bakal Ada Sertifikasi Rumah Nelayan di Atas Laut di https:\/\/finance.detik.com<\/a> (di akses 8 Februari).<\/p>\r\n","category_id":"29","subcategory_id":"0","image_big":"uploads\/images\/Luhut_Sebut_bakal_Ada_Sertifikasi_Rumah_Nelayan_di_Atas_Laut_jpeg_750x422_5c5d440a8f178.jpg","image_default":"uploads\/images\/Luhut_Sebut_bakal_Ada_Sertifikasi_Rumah_Nelayan_di_Atas_Laut_jpeg_750x_5c5d440ac23e7.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c5d440b05f49.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c5d440b88d17.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c5d440b9e549.jpg","hit":"7039","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"1","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2019-02-08 08:56:03","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"418","lang_id":"1","title":"PERAN NOTARIS DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL (SBK) oleh: Taufik, SH, SpN, MKN","title_slug":"peran-notaris-dalam-penerbitan-surat-berharga-komersial-sbk-oleh-taufik-sh-spn-mkn","keywords":"","summary":"","content":"

Selengkapnya: Unduh disini<\/a><\/p>\n","category_id":"29","subcategory_id":"30","image_big":"uploads\/images\/image_750x422_5c190653ab5a0.jpg","image_default":"uploads\/images\/image_750x_5c190654088fd.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c19065453fc8.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c190654dbeca.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c19065516987.jpg","hit":"14977","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"1","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2018-12-18 14:38:24","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"417","lang_id":"1","title":"PERAN NOTARIS DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL (SBK) oleh: Dr. Miftahul Huda, SH, LLM","title_slug":"peran-notaris-dalam-penerbitan-surat-berharga-komersial-sbk","keywords":"","summary":"","content":"

Selengkapnya: Unduh disini<\/a><\/p>\n","category_id":"29","subcategory_id":"30","image_big":"uploads\/images\/image_750x422_5c1902c7c5bb8.jpg","image_default":"uploads\/images\/image_750x_5c1902c827b6f.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c1902c882b30.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c1902c91cb6b.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c1902c94e984.jpg","hit":"14886","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"1","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2018-12-18 14:23:19","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"},{"id":"416","lang_id":"1","title":"PASAR UANG RUPIAH: KONDISI SAAT INI & KEBIJAKAN PENGEMBANGAN","title_slug":"pasar-uang-rupiah-kondisi-saat-ini-kebijakan-pengembangan","keywords":"","summary":"","content":"

Selengkapnya: Unduh disini<\/a><\/p>\n","category_id":"29","subcategory_id":"30","image_big":"uploads\/images\/image_750x422_5c18ffd237d5d.jpg","image_default":"uploads\/images\/image_750x_5c18ffd2abf25.jpg","image_slider":"uploads\/images\/image_1280x520_5c18ffd325035.jpg","image_mid":"uploads\/images\/image_380x240_5c18ffd3cf7d8.jpg","image_small":"uploads\/images\/image_140x98_5c18ffd42cec7.jpg","hit":"15566","optional_url":"","need_auth":"0","is_slider":"0","slider_order":"1","is_featured":"0","featured_order":"1","is_recommended":"0","is_breaking":"1","visibility":"1","post_type":"post","video_path":null,"video_image_url":null,"video_embed_code":null,"user_id":"1","status":"1","feed_id":null,"post_url":null,"show_post_url":"0","image_description":"","created_at":"2018-12-18 14:10:40","calendar_start":null,"calendar_end":null,"category_name":"ARTIKEL","category_color":"#c10f0f","username":"admin","user_slug":"admin"}]}